Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pelayanan Berbasis Online BP PAUD Dan Dikmas Provinsi NTT

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pelayanan Berbasis Online BP PAUD Dan Dikmas Provinsi NTT

KUPANG – Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien, terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi Negara, pemerintah yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dan bebas dari KKN.

Salah satu bagian dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut UU Nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluaan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari  itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

Pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingat pemerintah pusat. Kedua, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya  agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan.

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT menyusun standar pelayanan. Standar pelayanan ini mengatur tentang beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT diantaranya:

  • permohonan data dan informasi;
  • pengaduan, saran, dan masukan masyarakat;
  • permintaan narasumber;
  • penggunaan fasilitas
  • magang/kerja praktek

BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT berusaha menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien melalu pelayanan berbasis online.

Didalam standar pelayanan BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT juga mengatur tentang mekanisme dan prosedur. Mekanisme dan prosedur ini dibagi menjadi dua bagian yakni online dan offline. Online bagi masyarakat yang jauh namun membutuhkan data dalam waktu yang cepat (mendesak) dan offline bagi masyarakat yang mungkin masih ingin datang secara langsung ke kantor karena memerlukan beberapa data penting ataupun konsultasi secara langsung.

Persyaratan untuk dipenuhi pelayanannya pun mudah. Pemohon hanya perlu memiliki kartu identitas (KTP atau identitas lainnya) dan melampirkan atau membawa surat pernyataan/permohonan.

Standar pelayanan berbasis online yang dilaksanakan BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT ini diharapkan mampu melayani masyarakat dengan cepat, bersih, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya.

 

Penulis: Chyntia M
diunggah oleh Tim Pengelola Laman BP PAUD dan Dikmas NTT

Statistik Pengunjung

1.png8.png6.png7.png1.png6.png
Today226
Yesterday657
This week2944
This month9733
Total186716

Who Is Online

7
Online